7 Hal yang Bikin Kamu Agak Update Soal Hebohnya Undang-Undang Desa

Posted on Posted in Planologi

Sekarang ini udah 2017, udah masuk tahun ketiga dari pemberlakuan Undang-Undang (UU) Desa. UU yang bombastis konsekuensinya ini ternyata nggak semua orang tau atau paham lho. Bombastisnya itu adalah 1 desa (bisa) dapet Rp 1 Milyar SETIAP TAHUN? Nah, kata Ahmad Muqowwam, salah satu anggota DPR yang waktu itu ngerancang peraturan ini, kalo UU ini diperas jadi 1 pasal aja deh, intinya ya transfer uang itu aja (Anotasi UU Desa Pattiro).

Sejak Agustus 2015, di kantor, saya di-assign buat ngerjain penelitian tentang UU Desa. Saya duga temen-temen yang pop kehidupannya, gape’ main instagram, atau kota banget lah anaknya, itu nggak tau sama UU Desa yang maha penting ini. Memang blog ini saya tujukan buat kalian-kalian yang telat update soal ini. Jangan sedih. :p

Seminggu sebelum tahun baru 2017, saya liburan ke Yogyakarta sama keluarga. Waktu itu susah banget cari persewaan mobil. Terus saya coba kontak temen saya Mbak Dhani yang saya kenal waktu kami sama-sama ikut program YSEALI. Sehari-hari dia kerja di pemkot Yogyakarta. Dan Alhamdulillah! Dia nawarin mobilnya buat dipakai. Karena kebaikannya saya nggak mau ngerepotin dia lebih lanjut. Saya putusin naik UberMotor ke rumahnya yang ternyata letaknya di Kabupaten Bantul buat ngambil itu mobil. Dari pengamatan gue, daerah rumahnya mbak Dhani itu masih kerasa kayak bagian “Kota” Yogya meskipun lokasinya udah di luar kota alias kabupaten. Ini bikin saya penasaran. Apalagi mendekat ke rumahnya Mbak Dhani, mulai banyak pemandangan sawah di situ meski disela-sela mini market sama kafe juga sih.

Terus saya tanya aja, “Mbak Dhani, ini rumahnya tuh masuknya desa ya?”. Dia jawab, “Iya! Ini desa (isi nama desa disini–saya lupa :p)”. Saya makin semangat karena saya ketemu langsung sama temen yang rumahnya bener-bener di desa. Literally! Dan dengan asumsi dia kerja buat pemerintah, seharusnya dia tau dong jawaban pertanyaan saya berikut ini, “OH! Jadi tau dong soal Dana Desa? Musyawarah Desa? Terus, kamu ikut gitu nggak kalo ada Musyawarah Dusun?”. Ehh ternyata dia nggak tau banyak soal itu. Karena dia ngerasa nggak aktif ngikutin perkembangan desanya itu. Selain itu kata dia biasanya orang-orang tertentu aja yang memang aktif di desa yang akan tau banyak soal itu. Tapi disini sebenarnya saya dapat sense, apa jangan-jangan ya mungkin sama saja. Pada akhirnya yang aktif di kelurahan (di kota) atau desa tuh ya yang mau dan bisa aktif. Sayangnya juga, saya yang kerjanya 9-to-5 ini jelas nggak cocok sama jadwal kerja kelurahan. Yah gimana mau aktif.

Nah, supaya pada update tentang apa itu UU Desa termasuk Mbak Dhani, simak nih 7 hal penting yang perlu kamu ketahui dari UU Desa:

  1. 1 desa (BISA) dapat Rp 1 Milyar, dan ini ditransfer setiap tahun
    Saya bilang bisa lho, belum tentu. Kalau nggak salah di tahun pertama UU Desa, per desa terima sekitar 200-300 juta, tahun ke-dua terima sekitar 600 juta-an, dan di tahun ketiga ini udah mulai 1M. Maklum, pemerintah pusat (di Jakarta) masih butuh waktu untuk menyesuaikan anggaran yang bisa di transfer ke saudara-saudara kita di desa. Jadi belum bisa pol 1 milyar.
    Setiap desa juga terima uang yang nggak sama. Karena ada rumus pembagiannya. Tapi hari ini masih mirip-mirip sih jumlah uang yang ditransfernya, pasalnya 90% dari keseluruhan uang itu dibagi rata ke seluruh desa di Indonesia. barulah 10%-nya itu yang diitung pake rumus dan jadi variasi besaran dana. Ini nih yang terus diprotes banyak orang karena mennurut Tim Ahli KOMPAK ada desa yang penduduknya sampe 89ribu jiwa. Ada juga desa yang isinya cuma 13 orang. Choy! Dikit banget kan? Tapi iya mereka terima uang yang kurang lebih jumlahnya sama ama desa yang penduduknya puluhan ribu.
  2. Jumlah desa, hampir 75 ribu biji!
    Tepatnya sih 74.954 desa, ini menurut Kementerian Desa PDTT. Bayangin nggak, apalagi di tahun 2017 ini ada uang 1 Milyar dikali 75ribu desa mengalir. Gila banget kan! Penting banget ini uang supaya bisa jadi sesuatu yang bermanfaat apalagi buat saudara-saudara kita di desa.
  3. Uangnya terus buat apa aja? Kamu yang tentuin!
    Kalo kamu tinggal di desa, kamu berhak ikut menentukan lho itu uangnya buat apa aja. Caranya? Lewat musyawarah! Musyawarah Desa penting buat kamu ngomong dan ikut menentukan hal APAPUN terkait kepentingan umum. Misalnya jalanan depan rumah kamu sering tergenang air kala hujan, kamu bisa ikutan rapat dan minta agar sebagian uang itu untuk perbaikan selokan. Bisa juga kalau kamu punya ide supaya pemuda di lingkungan desa lebih kreatif minta diadain pelatihan desain grafis. Atau kaya yang saya temuin di daerah Sumatera, karena sawah sering diinjek-injek sama kebo, itu duit Rp 1M dipake buat magerin sawah. Iya. Sawah. Dipagerin!
    Uang ini tapi nggak bisa serta merta dipake untuk keperluan yang aneh-aneh ya. Karena jelas aja di dalam musyawarah kepentingan itu beragam banget dan disitulah tempat usulan-usulan itu “bertarung” dan mesti legowo kalau usulan kamu itu nggak bisa didanai tahun ini. Oiya, dalam aturannya, uang ini juga nggak bisa dibagi-bagi cash begitu aja. Harus dipakai dalam bentuk kegiatan fisik atau non-fisik (misal pelatihan). Jadi sayangnya untuk keluarga miskin di desa nggak bisa berharap ada bantuan tunai yang sumbernya dari Dana Desa yah..
    Kalo dibilang desa senang dapat uang 1 M, tiap tahun lagi, mungkin iya, tapi konsekuensinya karena musyawarah tadi misalnya harus bersedia repot untuk rapat rutin tahunan, semesteran, belum nanti bikin sejenis laporan pertanggung jawaban belanja.
  4. 1 Kepala Desa bisa menjabat sampai 18 tahun
    Presiden Amerika itu 4 tahun aja sekali menjabat. Presiden kita di Indoneisa sekali menjabat 5 tahun. Dan semuanya cuma bisa sampai 2 kali aja. Sementara itu berkat UU Desa ini Kepala Desa yang 1 periodenya itu 6 tahun dan bisa dipilih sampai 3x periode. Total 18 tahun. Aturan sebelumnya, seorang kepala desa cuma bisa menjabat 2x periode lho.
  5. Pada akhirnya, UU Desa nggak hanya sekedar duit 1 M
    UU Desa pada prinsipnya mengembalikan beberapa hak desa termasuk hak asal-usul. Sekarang ini desa dianggap sebagai masyarakat hukum yang punya lokasi dan batas wilayah. Bebas bentuknya seperti apa. Bebas melaksanakan adat-adatnya. Perlu diakui jaman awal-awal kita bernegara “desa” itu semua jadi mirip bentuknya. Ya namanya Desa aja. Padahal di Sumbar satuan masyarakat itu namanya Nagari, di Aceh itu Gampong, di Papua itu Kampung. Di Indramayu, kepala desa itu disebutnya Kuwu. Terserah.
    UU Desa juga berharap agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan, baik dalam rapat musyawarah, atau waktu mengerjakan pembangunannya (sebagai pekerja)
  6. UU Desa produk Jokowi?
    Lebih tepatnya: kurang tepat! Hehe
    UU Desa itu udah digodok sejak lama, menurut catatan Pattiro bahkan sejak 2004 di Raker Komisi II DPR RI Periode 2004-2009. Era itu masih jamannya Pak SBY menjabat. Dan menurut catatan yang sama, UU Desa sudah direncanakan menjadi 1 dari 3 pecahan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (bicara soal desentralisasi, alias aturan dasar apa saja yang jadi arena bermain dan tanggung jawabnya pemerintah daerah). Memang ya, kita itu sebagai awam seringkali agak kecampur-campur gitu dalam dunia kebijakan: siapa yang berkebijakan apa. Tapi bukan berarti Presiden Jokowi nggak punya peran dalam lahirnya UU Desa ini. Justru pas banget sama waktunya dia naik jabatan dengan mulainya diterapkan UU ini. Berat banget tentu karena apapun yang ditandangani di Jakarta, bisa ngefek sampe ke desa yang ada di Pulau Lagong, atau Teluk Pakedai. Dimana tuh? Gatau gue aja googling barusan.
  7. Sempet mau dicopy sama salah satu Cagub Jakarta
    Sayangnya, nggak kepilih sampai ke putaran dua. Bedanya yang diusung kemarin itu idenya: 1 RW dapat Rp 1 Miliar. Bukan kelurahan (yang secara administratif setara dengan desa, tapi ini versi perkotaannya). Cuman, yang gue sebel banyak banget netizen yang anti sama ide ini. Padahal patut diapresiasi karena dengan adanya program kayak gitu di kota bisa jadi kamu-kamu jadi  bisa lebih peduli sama lingkungan tempat tinggal. Kamu jadi ikut mikirin, uang Rp 1M itu dibelanjain buat apa ya yang kurang di daerah rumahmu di Rawamangun, di Pondok Bambu, di Koja, di Tanah Sereal. Memang sih saya juga belum baca atau buat kajian yang mendalam. Tapi saya sebagai lulusan planologi yang kerja di bidang pembangunan ini rasanya bisa tidur lebih nyenyak kalau warga lebih peduli sama lingkungan, paling enggak jarak 50, 100, 200 meter aja dari rumah. Mau dibangun apa sih di sana? Jangan-jangan rumahmu 5 tahun lagi kena gusur pemda karena kena jalur pembangunan LRT dan kamu nggak tau karena kurang peduli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *